http://Cerdaspost.id -Di negeri yang katanya subur makmur ini, birokrasi seharusnya menjadi mesin penggerak pelayanan publik. Tapi jangan harap mesin itu bisa berjalan mulus kalau yang mengisi adalah “pejabat sampah”.
Apa itu pejabat sampah? Bukan karena mereka bau, tapi karena kebanyakan dari mereka tenggelam dalam lubang hutang, hidup dari cicilan ke cicilan, mengandalkan tunjangan kinerja layaknya oksigen terakhir sebelum pingsan secara ekonomi. Gaji pokok sudah jadi kenangan, dihisap kredit konsumtif dan gaya hidup yang lebih pantas dimiliki selebritas Instagram.
Mereka duduk di kursi empuk, bukan untuk berpikir bagaimana rakyat bisa terbantu, tapi sibuk menghitung sisa anggaran kegiatan—siapa tahu bisa disulap jadi amplop. Kalau pun tak ada proyek yang bisa ‘dipotong’, mereka akan bersiasat mencari “objek” di luar—entah itu fee pengadaan, mark-up pelatihan, atau sekadar main mata dengan vendor langganan.
Dan jika satu lembaga penuh dengan spesies ini? Jangan harap prestasi. Lupakan pelayanan prima. Yang tersisa hanya aroma busuk dari sistem yang sudah penuh lalat. Karena namanya juga sampah, tempatnya ya dikerubungi serangga dan dijilat anjing-anjing lapar kekuasaan.
Birokrasi yang ideal butuh pemimpin dan pejabat yang waras—secara moral dan finansial. Tapi selama kursi-kursi itu masih diisi oleh mereka yang berpikir lebih keras tentang bagaimana cari duit ketimbang bagaimana melayani publik, maka negeri ini akan terus terjebak dalam sirkus korupsi yang sama.
Dan kita? Terpaksa menonton pertunjukan ini lagi dan lagi.
