Cerdaspost.id, Jakarta, 27 Mei 2024 – Presiden Joko Widodo menyoroti kebiasaan pemerintah daerah (pemda) dan jajaran terkait yang terlalu sering mengganti aplikasi pelayanan publik setiap ada pergantian kepala daerah atau kepala satuan kerja perangkat daerah. Presiden menilai kebiasaan ini didorong oleh orientasi proyek dan meminta agar praktik tersebut dihentikan.
“Di daerah, ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi, orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi,” ujar Jokowi dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Jokowi juga mengungkapkan bahwa situasi serupa terjadi di kementerian dan lembaga tingkat pusat. Saat ini, terdapat total 27.000 aplikasi di Indonesia yang berfungsi sebagai pelayanan publik. Presiden meminta agar jumlah aplikasi tersebut tidak lagi bertambah, karena kebanyakan aplikasi berjalan sendiri-sendiri dan tidak sinkron dengan aplikasi lainnya.
“Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membikin platform-platform baru, setop, karena tadi 27.000 aplikasi yang ada,” tegas Jokowi.
Selain tidak efektif, pembuatan aplikasi baru juga menelan anggaran yang besar. Jokowi mencontohkan adanya instansi yang membuat perencanaan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun khusus untuk membuat aplikasi baru, padahal di satu kementerian sudah ada ratusan aplikasi yang pernah dibuat.
“Kemarin kita cek waktu bikin anggaran ada Rp 6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru, di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi, bayangkan,” kata Jokowi.
Presiden menginstruksikan jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Ia mengingatkan bahwa negara tidak akan maju jika pemerintah masih menggunakan praktik-praktik lama yang menghambat efisiensi.
“Tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu karena merasa datanya milik saya, datanya milik kementerian saya, datanya milik lembaga saya, datanya milik pemda saya, enggak boleh lagi. Enggak akan maju kita kalau kita masih egosentrik,” ujar Jokowi.
Dengan adanya integrasi dan interoperabilitas yang baik, diharapkan pelayanan publik di Indonesia dapat lebih efisien, efektif, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
