CERDASPOST.ID ,NTT ,-Warga Desa Nangahale kembali di buat heboh kepanasan ulah paket bantuan unit Lem Viber yang di nilai bermasalah akibat tiba-tiba di akomodirnya keanggotaan dalam kelompok yang di duga kelompok siluman pasca dibagikannya unit sumbangan dalam beberapa hari kedepan. Jumad, 16/06/2023.
Hal ini di sinyalir akibat beberapa dari nama warga yang sebelumnya tercover dalam keanggotaan kelompok dalam lampiran proposal di coret dengan maksud di gantikan tanpa koordinasi terhadap orang tersebut dan juga tanpa bukti keputusan pasti.Apa lagi pencoretan keanggotaan beberapa warga dimaksud merupakan keanggotaan kelompok yang sudah di bentuk sejak 2022 lalu yang kemudian terjawab pada 2023 tahun ini.
Yang lebih sadis, pencoretan nama-nama tersebut menggunakan bolfoin (tulis tangan) yang mana saat paket bantuan telah masuk ke desa dan siap untuk di bagikan.
Herannya, Fransiska Saveriana, selaku tim pelaksana kegiatan tidak tau menau persoalan ini, apa lagi proses pengadaan barang dan jasa yang seharusnya di ketahuinya.
“Silahkan hubungi saja Sekdes,” ujar pelaksana kegiatan yang akrab disapa Ibu Saver.
Ketika menjelaskan ketidaktahuannya dalam pengadaan bantuan paket lem itu, Salman selaku kaur perencanaan menyambar dengan ungkapan “Ibu kalau tidak tau diam saja, tidak usah bilang apa-apa,” jelas Salman dengan nada kencang memberi penekanan.
Diketahui pula Salman merupakan salah satu perangkat desa yang membidangi kaur perencanaan yang baru saja di angkat dan di lantik, namun dirinya pula atas kedatangan paket bantuan lem tersebut salah satu perangkat desa yang menerima paket bantuan lem tersebut yang mana di ketahui Salman bukanlah termasuk dalam pelaksana kegiatan.
Tidak hanya itu, Salman secara sepihak serta Merta mengakomodir dan membentuk kelompok yang di duga merupakan kelompok siluman.Salah satu warga yang di akomodir, Ajeming kepada media ini menyampaikan bahwa dirinya dimintai data diri berupa foto kopi KTP oleh salah satu warga yang merupakan suruhan dari Salman guna dimasukkan namanya pada kelompok.
“Saya di minta foto kopi KTP saya oleh R yang di suruh oleh Salman dan di janjikan mendapat bantuan peket lem yang ada di kantor desa Nangahale,” ujar Ajeming yang saat itu tengah duduk di teras masjid An-Nur Nangahale yang saat itu akan menjalankan ibadah Sholat Dzuhur.
Terkait Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Ghozali selaku Pemdes menyampaikan bahwa TPK untuk saat ini dirinya belum tau siapa, yang jelas untuk TPK yang di bentuk tahun 2022 itu ada, namun terkait masa berlakunya pihak TPK itu hanya 1 tahun saja, sehingga dalam pengadaan paket bantuan lem viber ini di 2023 sekarang diketahuinya belum ada pembentukan TPK.
“Dalam pengadaan lem viber ini mestinya ada TPK, tidak boleh tidak ada, anggaran 217 juta sekian tanpa TPK hati-hati, yang jelas terkait hal ini jika terjadi permasalahan kita selamatkan diri masing-masing,” terang Ghozali buka-bukaan.
Kemudian, sejauh ini menurutnya dirinya belum mengetahui siapa pihak ketiga yang di pakai sebagai suplayer pengadaan paket bantuan lem viber, kalaupun ada ia menerangkan harus melalui mekanisme lelang.Daengpa Hallang, yang di ketahui selaku TPK yang di angkat sejak 2022 dan mengakui dirinya bersama Tim yang lain saat di konfirmasi oleh pihak media ini menyampaikan bahwa belum ada pengangkatan TPK setelah dirinya bersama Tim, sehingga dirinya menilai dirinya masih menjabat sebagai TPK sampai 2023 ini yang semestinya dirinya harus di libatkan dalam proses sampai penerimaan paket bantuan viber sekarang.
“Kita tidak akan bertanggung jawab jika ada hal yang ketika dilakukannya pemeriksaan nanti bermasalah, karena kita tidak pernah di libatkan,” ujar Daengpa Hallang via sambungan seluler.
Dirinya pula menduga tidak adanya keterlibatan pihak ketiga dalam pengadaan barang tersebut, yang semestinya dengan angka sekian ratus juta anggaran yang terserap prosedurnya harus melalui pihak ketiga.Kemudian kata Daengpa Hallang, terkait persoalan pengadaan paket bantuan lem ini, iya sendiripun belum tau persoalan pembahasan lem ini, apakah sudah di bahas sebelumnya atau memang tidak ada pembahasan sama sekali.
Dirinya mengakui bahwa dari beberapa tim TPK yang di bentuk sejak 2022 itu sempat melakukan koordinasi kepadanya namun dirinya secara pribadi mengatakan “saya tidak akan terlibat pada persoalan itu, kalaupun mau di minta keterangan saya hanya akan sampaikan apa yang saya ketahui. Jangan dalam proses pengadaan ini barang kita tidak di libatkan, namun saat ada masalah seperti ini baru mau libatkan kita,” ujar Daengpa Hallang tegas.(*/Red)
